ISEC-SPACE LIVING ATLAS
Menghubungkan geometri teritori & indikator makroekonomi BPS...
Konektivitas Strategis Selat Singapura, Hub Digital Internasional, & Ekosistem Dirgantara Bebas Pajak
Terletak di jalur pelayaran tersibuk di dunia tepat di seberang Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ) dan KEK terspesialisasi tinggi. Menampung KEK Batam Aero Technic (MRO Pesawat), Nongsa Digital Park (Data Center Internasional), dan Galang Batang (Alumina), provinsi ini memegang keunggulan regulasi tarif impor 0% dan jalur kabel laut bawah tanah global.
Platform offshore bebas bea paling kompetitif di Selat Malaka yang menghubungkan infrastruktur Singapura dengan ketersediaan lahan, energi hijau, dan hukum Indonesia.
Nongsa Digital Park: Jembatan Digital RI-Singapura
Terhubung dengan 9 sistem kabel komunikasi bawah laut internasional, Nongsa memegang latensi transmisi data di bawah 2 milidetik ke pusat data Singapura, menjadikannya lokasi ideal bagi AI training cluster dan hyperscale cloud.
Nongsa Digital Park: Jembatan Digital RI-Singapura
Pengembangan ekosistem ekspor listrik tenaga surya ke Singapura dan ekspansi kluster AI server farm ramah lingkungan dengan insentif FTZ & KEK terintegrasi.
“Batam dan Kepulauan Riau adalah jembatan yang menghubungkan modal global di Selat Singapura dengan skala industri tak terbatas di Indonesia.”
Total nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan dalam satu tahun fiskal.
Tingkat pertumbuhan riil tahunan di atas rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
PDRB Per Kapita: Rp 154.2 Juta/thn.
TPAK: 67.5% | TPT: 6.80%.
bps-2100-pdrb-adhb-2024Menelusuri perkembangan wilayah dari komoditas primer menuju episentrum hilirisasi teknologi dan Kawasan Ekonomi Khusus terintegrasi.
Ketika Visi Teknologi Tinggi Mengubah Wajah Geopolitik Kepri
Tahun 1978, Prof. B.J. Habibie memimpin pembangunan Batam dari pulau nelayan sunyi menjadi kawasan industri berfasilitas pelabuhan laut dalam dan bandara dengan landasan pacu 4.025 meter. Ratusan perusahaan multinasional semikonduktor dan elektronik dari Jepang, AS, dan Singapura mulai menanamkan modal.
Landasan pacu 4.025 meter Hang Nadim kini menjadi fondasi utama KEK Batam Aero Technic.
Kawasan industri Batamindo dan Hang Nadim yang dirancang sejak awal untuk perakitan teknologi presisi tinggi.
Spesifikasi teknis pelabuhan laut dalam, terminal kargo udara, dan jalur tol logistik yang menghubungkan kawasan industri dengan rantai pasok global.
Landasan pacu terpanjang di Indonesia, hub logistik kargo udara & MRO BAT Lion Air Group
Koneksi terintegrasi antara simpul gerbang dan kawasan industri di Kepulauan Riau.
Setiap kawasan dirancang dengan kepastian hukum Peraturan Pemerintah (PP) dan fasilitas bebas bea serta insentif PPh Badan (Tax Holiday).
Kawasan Hilirisasi Bauksit, Pemurnian Alumina, & Logam Ringan Skala Dunia
Jembatan Digital Indonesia–Singapura untuk Data Center Hyperscale, Animasi, & AI
Hub Perawatan, Perbaikan, & Overhaul (MRO) Kedirgantaraan Regional Asia Tenggara
Peta aliran bahan baku perkebunan, pertambangan, dan perikanan yang siap diserap fasilitas manufaktur KEK.
Struktur upah minimum provinsi (UMP), ketersediaan politeknik industri, dan ekosistem pelatihan vokasi tenaga kerja.
Fokus: Teknologi Rekayasa Manufaktur Elektronika, Mekatronika, & Animasi Game
Fokus: Teknik Kelautan, Perikanan, & Hukum Maritim
Dasar hukum peraturan daerah (Perda), skema pembebasan pajak daerah tingkat provinsi dan kabupaten, serta kontak resmi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun
Menjamin perlakuan nondiskriminatif, kemudahan perolehan hak atas tanah, percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perlindungan kepastian berusaha bagi penanam modal dalam dan luar negeri.
Kawasan Bebas Bea Masuk, PPN, dan PPnBM impor untuk barang modal industri
Catatan Sinkronisasi Nasional: Fasilitas pajak daerah ini melengkapi insentif fiskal nasional (Tax Holiday PPh Badan 100%, Pembebasan Bea Masuk, dan Penangguhan PPN) yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 2021.